Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyebut proyek hilirisasi sebagai omong kosong yang tidak membawa manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia.
Menurut Faisal, pelemahan ekonomi terlihat jelas dari menurunnya penerimaan pajak dan tabungan, serta melemahnya industri manufaktur.
“Kalau ekonomi melemah kan penerimaan pajaknya juga melemah kan? Jadi, indikator pertamanya pajak. Indikator keduanya tabungan,” ujarnya dikutip dalam kanal Youtube Novel Baswedan, Senin (17/6).
Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan bahwa industri manufaktur, yang menyumbang hampir sepertiga dari penerimaan pajak, juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan.
Atas dasar itu, Faisal pun mempertanyakan efektivitas hilirisasi proyek yang dijalankan pemerintah.
“Saya bertanya hilirisasi proyek yang sesat atau apa ya? (Karena tidak terpotret dari industri). Jadi hilirisasi atau industrialisasi? Yang sudah pasti hilirisasi yang sudah terjadi yang diklaim kita dapat keuntungan berapa itu, omong kosong,” ungkap Master of Arts (M.A.) dalam bidang ekonomi, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat ini.
Faisal menjelaskan bahwa jika pihaknya dahulu pernah mengungkap bahwa hilirisasi nikel Indonesia hanya mendapatkan 10 persen keuntungan, sementara 90 persennya lari ke China. Saat ini sudah tidak demikian lagi, karena Indonesia justru tidak mendapatkan apa-apa alias minus.
"Kenapa bisa minus? Karena mereka dapat tax holiday dapat macam-macam. Masih ada satu lagi yang tidak saya hitung, yakni subsidi batu bara. Jadi, mereka pakai pembangkit batu bara kan, batu baranya disubsidi, waktu tahun 2022 harga batu bara di pasar internasional itu 345 dolar (AS) rata-rata setahun, pemerintah bilang “dont worry saudara tua, saya kasih kamu cuma 70 dolar (AS). Jadi, per metriks tonnya dapat subsidi 275 dolar (AS),” jelasnya.
Menurut Faisal, subsidi yang besar ini justru menguntungkan perusahaan asing, sementara warga negara sendiri terus dibebani.
“Luar biasa. Betapa murahnya kita mensubsidi warga asing tapi warganya sendiri digencet terus,” pungkasnya.
